Buruh DKI Jakarta dan Upah Layak


Kamis (28/7) Forum Buruh DKI Jakarta menggelar seminar nasional di Jakarta Desaign Center (JDC) JL Gatot Subroto Kav 53, Jakarta Pusat. puluhan peserta dari berbagai Serikat Pekerja se-Jabodetabek memadati ruangan. bahkan panitia mengaku kewalahan, karena ada sebagian peserta yang tidak kebagian tempat duduk.

Datang Selaku pembicara dalam Seminar tersebut, adalah ; Dwi Untoro (Dewan pengupahan DKI Jakarta), H. Sugito, SH (Apindo), Surya Chandra (Trade Union Center), Joko Wahyudi (Forum Buruh DKI).  sangat disayangkan dari Pihak pemerintahan DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak hadir dalam acara yang sangat diharapkan oleh para buruh tersebut.  parahnya lagi, dari DPR D DKI Jakarta yang sebelumnya konfirmasi kepada panitia mau datang, ternyata tidak nongol hingga acara selesai.

Seminar yang bertemakan “Survey Pasar KHL, sebagai angka mutlak penetapan UMP di DKI Jakarta“. dimaksudkan oleh Forum Buruh DKI sebagai salah satu upaya agar penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2012 nanti sesuai dengan kelayakan hidup riil para pekerja. dan itu artinya, tidak boleh tidak, maka penetapan UMP musti mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terang M. Yusro Khazim, seorang Aktivis dari ASPEK Indonesia saat dimintai keterangan pasca mengikuti seminar.

Upah Minimum Propinsi (UMP) secara konseptual sebenarnya adalah upah dasar. ia bukanlah upah yang mustinya diterima secara riil oleh pekerja. sehingga, mana mungkin pekerja akan hidup dengan layak jika diupah dengan UMP? terang Surya Chandra saat menjawab pertanyaan dari salah satu peserta seminar.

Sementara itu, H. Sugito dari Apindo mengaku salut dan kagum atas semangat dan komitmen dari Forum Buruh DKI Jakarta yang secara konsisten mau memperjuangkan UMP sama dengan KHL hingga hari ini. saat Abdul Darda (Moderator) mengejar dengan pertanyaan “Kalau begitu Apindo siap berjuang bersama untuk UMP = KHL“?  dengan enteng H. Sugeto menjawab, ini akan menjadi masukan bagi kami. peserta menyambut jawaban itu dengan sorak dan tepuk tangan.

Azhar peserta seminar, menyayangkan Permen 17/MEN/VIII/2005. dimana regulasi inilah yang membatasi komponen kebutuhan pekerja hanya berjumlah 46. ini bentuk reduksi dari kebutuhan seorang buruh. padahal, riilnya Kebutuhan Hidup Pekerja bahkan mencapai lebih dari 100 Komponen. bagaimana pekerja Indonesia mau hidup sejahtera? protesnya.

Dwi Untoro, salah satu Nara Sumber dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta  mengamini bahwa Permen 17/MEN/VIII/2005 sudah tidak relevan lagi. Jika perlu permen ini memang musti harus direvisi.

Joko Wahyudi, selaku kordinator Forum Buruh DKI Jakarta memandang bahwa Perjuangan Upah murni perjuangan politis. Bukan semata-mata, matematis. Sehingga dalam konteks ini buruh mesti bersatu dan menunjukkan punya power pada pemerintah dan pengusaha. Pemogokan di KBN yang dimobilisasi oleh Forum Buruh DKI Jakarta pada Ahir 2010 silam adalah buktinya. Jelasnya.

Acara seminar pun diakhiri dengan makan siang. Buruh DKI Jakarta pun, tetap berharap supaya Upah tahun depan bisa mencukupi kebutuhan hidup, yang makin hari makin tidak terjangkau.

post by : khalilasharen

sumber : kompasiana

Posted on November 1, 2011, in Berita Serikat Pekerja. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: